DITJEN HUBLA DAN IMO- NORAD SELENGGARAKAN THE 3rd REGIONAL MEETING DI LOMBOK

Particuculary Sensitive Sea Areas (PSSAs) ialah suatu mekanisme yang dapat digunakan oleh negara pantai untuk melindungi kawasan laut dari dampak negatif yang diakibatkan aktifitas pelayaran internasional. Tindakan perlindungan untuk wilayah PSSAs dapat dilakukan melalui penetapan antara lain mandatory reporting for tanker carrying heavy grades of fuel oil, traffic separation schemes, areas to be avoided, no anchoring area, discharge prohibit tions for special area, pilotage regimes dan penggunaan existing IMO measures lainnya.

Adapun Regional meeting ini dihadiri oleh 4 (empat) Negara penerima bantuan (Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Vietnam), perwakilan IMO, IALA, Singapura dan Brunei Darussalam sebagai observers serta Lead Consulant Project, Mr. Paul Nelson. Untuk delegasi Indonesia sendiri dipimpin oleh Soedirman, Kepala Sub Direktorat Perambuan Direktorat Kenavigasian dengan beranggotakan perwakilan dari Direktorat Kenavigasian Kemenhub, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kemenhub, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kemenhub, Bagian Hukum Kemenhub, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, PT. Biro Klasifikasi Indonesia dan perwakilan dari INSA (Indonesia National Shipowner Association)

Selanjutnya, acara meeting ini dibuka oleh Utusan Khusus Menteri Perhubungan untuk IMO, Laksamana (Purn). DR. Marsetio menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penerima bantuan untuk program Particuculary Sensitive Sea Areas (PSSAs.) " PSSA ini adalah program perlindungan lingkungan maritim yang merupakan kerjasama antara IMO dan Norad. Di bawah program tersebut, IMO-Norad memberikan pendampingan kepada negara-negara penerima bantuan agar negara tersebut dapat mengajukan submisi penetapan salah satu kawasan laut di wilayahnya menjadi PSSA pada Sidang IMO MEPC 2016 mendatang atau paling lama pada Sidang IMO MEPC 2017," ujar Marsetio.

Terkait dengan penetapan salah satu kawasan laut di Indonesia untuk menjadi PSSAs, Gili Trewangan di provinsi Nusa Tenggara Barat dipilih sebagai pilot project berdasarkan study yang telah dilakukan juga pemilihan kawasan tersebut sejalan dengan program Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat yang sangat concern dengan pelestarian wilayah lautnya. 

Beberapa hal yang diharapkan dari meeting ini ialah adanya percepatan penyusunan proposal penetapan PSSAs Indonesia agar dapat diajukan ke IMO untuk kemudian dibahas pada Sidang MEPC ke 71 pada tahun 2017. Selain itu, program PSSAs ini juga sebagai salah satu bentuk usaha yang sejalan dalam pidato dari Presiden RI pada acara the 69th session of the IMO Marine Environment Protection tanggal 19 April 2016 bahwa kelangsungan kemakmuran suatu bangsa tergantung pada bagaimana pemerintah mengelola sumber daya laut karena laut merupakan warisan bersama yang patut dirawat.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya telah dilaksanakan pula workshop nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pihak terkait di Indonesia akan PSSA di Santosa Villas and Resort Lombok pada tanggal 7 s.d. 8 Desember 2015 dan pada kesempatan tersebut dihasilkan National Action Plan Indonesia dan diusulkan supaya daerah yang akan diusulkan diperluas menjadi Kepulauan Gili sampai ke Nusa Penida dengan pertimbangan bahwa Nusa Penida adalah laboratorium alam dan masyarakat sekitarnya sangat bergantung kepada pariwisata dalam menunjang kehidupan mereka.